Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Muhammadiyah Jember (UMJ) menggelar aksi di bundaran DPRD Jember, Senin 26/7/2021). Mereka mendesak Anggota DPRD Jember menyisihkan 50 persen gajinya untuk penanganan Covid-19 di Kabupaten Jember.

Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi, M. Yayan, mengatakan bahwa dalam kondisi pandemi seperti saat ini, semua pihak harus saling bahu membahu, tak terkecuali para Anggota DPRD Jember. Pihaknya juga menyuarakan beberapa gugatan terkait ketidakjelasan pemerintah dalam mengambil keputusan soal pandemi covid19. Pihaknya menilai hal itu merugikan banyak rakyat dalam hal ekonomi dan kesehatan.

Yayan melanjutkan, ada 9 poin gugatan yang dilayangkan, di antaranya mendesak pemerintah pusat mengevaluasi kebijakan dan mengedepankan aspek kesehatan masyarakat dalam penanggulangan pandemi covid19. Selain itu, meminta Pemerintah Kabupaten Jember untuk mengkaji ulang kebijakan pemadama Penerangan Jalan Umum (PJU)  dan mengalokasikan biayanya untuk bantuan sosial penanganan Covid-19. Serta menghentikan tindakan represif kepada masyarakat yang bergerak di bidang UMKM dan PKL.

Menanggapi hal tersebut, Anggota DPRD Jember yang turun menemui pendemo, Nyoman Aribowo mengatakan bahwa Semua pihak memang harus peduli terhadap penanganan Covid-19 di Jember. Terkait penyisihan gaji, pihaknya sudah bergerak tanpa disuruh masyarakat. Ia menegaskan, pihaknya tidak mungkin lepas dalam penanganan Covid-19 di Kabupaten Jember.(ibl)

Tak hanya menggelar aksi, Badan Eksekutif mahasiswa (BEM) Universitas Muhammadiyah Jember (UMJ) juga berbagi sembako kepada warga dan pedagang di sekitar DPRD Jember, Senin (26/7/2021). Menurut Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi, M. Yayan, bantuan sosial itu ditujukan kepada PKL, pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan tukang becak.

Yayan menyampaikan, ada 25 paket sembako yang dibagikan pada Senin pagi. Pihaknya pun telah menyediakan 5 kuintal beras untuk nantinya disalurkan. Pihaknya menilai pembagian bansos di Kabupaten Jember belum merata, sehingga langkah pembagian bansos secara mandiri pun dilakukan. Hal itu diketahui dari survei yang dilakukan pihaknya kepada sejumlah PKL dan UMKM di Kabupaten Jember.

Hal senada disampaikan salah satu pedagang di sekitar DPRD Jember. Ia turut merasakan imbas kebijakan Penerapan Pemberlakuan Kebijakan Masyarakat (PPKM), yakni penurunan penghasilannya. Biasanya ia mendapatkan penghasilan sekitar 200 – 250 ribu rupiah perhari. Namun sekarang hanya memperoleh 50 – 70 ribu rupiah perharinya. Sehingga bansos yang disalurkan oleh BEM UMJ tersebut cukup membantunya.(ibl)