DPC PDIP Jember mengkritik Bupati Jember, Hendy Siswanto yang tak kunjung mengajukan rancangan awal Peraturan Daerah (Perda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jember 2021-2026 kepada DPRD. Juru Bicara DPC PDIP Jember, Widarto, Kamis (8/7/2021) mengatakan, perkembangan RPJMD di Kabupaten/Kota lain hampir disahkan dalam bentuk Perda. Namun sampai saat ini, rancangan awal RPMJD Jember belum diajukan ke DPRD Jember.

Menurut Widarto, RPJMD adalah hal yang penting sebagai wujud cita-cita lima tahun ke depan dari suatu daerah. Jika RPJMD tidak kunjung usai, tentu akan membuat keterlambatan pada pengajuan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jember 2022. Ketika KUA-PPAS terlambat, maka Perda APBD 2022 bisa ikut terlambat pula. Jika hal itu sampai terjadi, bisa dipastikan penyusunan APBD  tidak berkualitas dan taat asas.

Selain menyampaikan kritikan, dalam pers rilisnya Kamis sore di kantornya, DPC PDIP Jember turut memberi masukan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember khususnya dalam penanganan Covid-19. Di antaranya dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, DPC PDIP Jember meminta Pemkab Jember memberikan kompensasi bagi pihak yang terdampak Covid-19. Seperti Tenaga Kesehatan, warga yang terpapar covid-19, Pedagang Kaki Lima, pekerja di sektor angkutan umum, buruh harian, dan pedagang pasar.(don)