Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember untuk memperkuat peran pondok pesantren dalam rangka program deradikalisasi. Penguatan pendidikan agama ini juga seiring dengan yang dicanangkan oleh pemerintah pusat. Hal itu dipaparkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Jember saat diminta masukannya dalam rapat Panita Khusus Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jember 2021 – 2026.

Ketua Komisi Hukum DPRD Jember, M. Cholily menyampaikan, program deradikalisasi yang terkandung di dalam RPJMD setiap daerah, semestinya seiring dengan yang dilakukan pemerintah pusat. Selain menyasar pada lembaga pendidikan, penguatan pada pesantren yang bisa dilakukan Pemkab juga pada aspek ekonomi. Karena sudah sejak lama, banyak pesantren yang mampu mengembangkan kewirausahaannya secara mandiri.

Cholily melanjutkan, penguatan kewirausahaan santri yang dilakukan oleh Pemkab ini nantinya diharapkan bisa meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jember yang saat ini masih di bawah angka Pemprov Jatim. Saat ini,  IPM Jember baru mencapai 67,11 per akhir tahun 2020. Sementara pada saat yang sama, IPM Jawa Timur mencapai 71,71.

Untuk mencapai penguatan pendidikan menurut Cholily, diperlukan sinergi yang matang dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Agar Pemkab Jember bisa mengatasi kesenjangan atara sekolah yang ada di bawah Dinas Pendidikan dan madrasah yang ada di bawah Kemenag.(adp)