Rencana pemerintah untuk menerapkan vaksin berbayar bagi sebagian masyarakat yang mampu secara ekonomi, mendapat kritikan tajam. Aliansi Vaksin Untuk Semua yang terdiri dari Serikat Pengajar HAM Indonesia (Sepaham); Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA) serta sejumlah pusat studi HAM dari berbagai kampus di Indonesia meminta pemerintah tidak sekedar menunda, tetapi membatalkan rencana tersebut.

Menurut Juru bicara Aliansi Vaksin Untuk Semua, Al-Khanif saat dihubungi K Radio pada Selasa (13/7/2021), rencana vaksin berbayar akan menimbulkan bias kelas di masyarakat. Sebab, akan ada perlakuan pemerintah yang berbeda antara masyarakat yang mampu dengan yang tidak mampu. Padahal dalam kondisi pandemi, kebijakan pemerintah harus berlaku adil kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa melihat kemampuan ekonominya.

Al-Khanif yang juga dosen Fakultas Hukum Universitas Jember ini menjelaskan, di berbagai negara demokrasi, vaksin diberlakukan gratis kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa kecuali. Sebab, hal ini merupakan tanggung jawab negara dalam konsep HAM.

Selain itu Al-Khanif melanjutkan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2021 yang menjadi dasar rencana vaksin berbayar juga dinilai bertentangan dengan hak masyarakat atas kesehatan di masa pandemi. Masyarakat sudah mengalami beban ekonomi dan sosial yang berat. Sehingga tidak tepat jika mengajak masyarakat meringankan beban negara dengan membebankan biaya vaksinasi.

Aliansi juga mendesak DPR  untuk mengingatkan pemerintah bahwa vaksin Covid-19 adalah barang publik yang harus diberikan kepada seluruh warga negara Indonesia secara gratis. Selain itu, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Satuan Tugas Penanganan Pandemi Covid-19 didesak memaksimalkan upaya dalam rangka memberikan layanan kesehatan, termasuk vaksinasi dengan adil dan tidak diskriminatif.(adp)