Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Jember menyiapkan beberapa program pemberian jaring pengaman sosial berupa bantuan sosial (bansos). Sasarannya adalah masyarakat yang terdampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Hal itu disampaikan Plt Kepala Dinsos Jember, Widi Prasetyo, Senin (19/7/2021).

Menurut Widi, program itu telah ditetapkan pemerintah pusat bagi pemerintah daerah di tingkat Provinsi maupun Kabupaten atau Kota untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menghadapi pandemi Covid-19 yang sangat meningkat. Pihaknya menyiapkan 100 ton beras untuk bantuan pandemi yang termasuk dalam bencana non-alam. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 tahun 2019, dengan hitungan indeks perjiwa adalah 0,4 kg beras dan masa darurat selama 14 hari, maka per jiwa akan menerima 5,6 kilogram beras. Dengan kuota tersebut, maka akan ada sekitar 17.800 jiwa yang menjadi sasaran. Untuk sasaran penerima, diperoleh dari usulan Kepala Desa atau Lurah yang dikoordinir oleh Camat se-Kabupaten Jember.

Widi melanjutkan, pihaknya juga punya program jaring pengaman sosial lewat anggaran Bantuan Tak Terduga (BTT) untuk paket sembako dengan sasaran sekitar 2.123 jiwa. Saat ini BTT tersebut masih dalam proses. Ada juga bantuan beras yang disalurkan Kementerian Sosial RI. Pihak Dinsos berkoordinasi dengan pihak penyalur yang ditunjuk Kemensos, yakni Bulog. Dinsos menyediakan data dan melakukan pengawalan. Akan ada sebanyak 136.016 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Mencakup KPM Program Keluarga Harapan (PKH), dan KPM Sembako dan Bantuan Sosial Tunai (BST), dengan jumlah masing-masing 10 kilogram per KPM.

Ditambah, dalam waktu dekat akan ada beras yang disalurkan oleh TNI - Polri. Widi menegaskan, bantuan beras yang akan disalurkan kepada masyarakat ini tidak boleh tumpang tindih dengan penerima KPM PKH, BLT DD, calon penerima BTT dan masyarakat yang menerima dari CBT.(rex)