DPRD Jember dalam waktu dekat akan segera meminta klarifikasi Bupati Hendy Siswanto terkait jabatannya di Yayasan Mochammad Sroedji (Moser). Hal itu berdasarkan laporan yang disampaikan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kuda Putih ke DPRD Jember.

Komisi A DPRD Jember yang membidangi masalah pemerintahan kemudian mengundang LSM Kuda Putih dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Senin (6/9/2021). Dalam rapat tersebut, LSM Kuda Putih mengajukan sejumlah bukti yang menunjukkan bahwa Bupati menjadi Ketua Yayasan Moser. Yayasan tersebut salah satunya menaungi Universitas Mochammad Sroedji yang mana Bupati adalah salah satu alumnusnya.

Menurut Ketua LSM Kuda Putih, Slamet Riyadi, Bupati seharusnya dilarang menjadi Ketua yayasan manapun. Hal ini secara tegas dilarang oleh UU karena berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Jember, Tabroni menyatakan akan segera mengklarifikasi sekaligus mengingatkan Bupati terkait temuan tersebut. Dalam UU Nomor 23 tahun  2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 76 secara tegas disebutkan bahwa Kepala Daerah dilarang menjadi pengurus yayasan, baik negeri maupun swasta. Jika melanggar, maka Kepala Daerah bisa disanksi pemberhentian sementara oleh Menteri Dalam Negeri selama 3 bulan.

Dalam berkas yang diajukan ke DPRD Jember, LSM Kuda Putih menyertakan sejumlah pemberitaan yang menunjukkan Hendy dalam kapasitasnya sebagai Ketua Yayasan, melantik Rektor dan Dekan Universitas Mochammad Sroedji. Jika hal itu benar, maka menurut Tabroni, DPRD Jember secara resmi akan mengingatkan dan meminta Bupati untuk melepaskan semua jabatannya sebagai pengurus yayasan.(adp)