Berbagai strategi dilakukan pemerintah untuk menekan tingginya harga minyak goreng serta menjaga daya beli masyarakat. Antara lain dengan penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET), aturan pelaku usaha memenuhi kebutuhan dalam negeri (DMO). Yang terbaru, Pemerintah memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada 20,5 juta keluarga miskin penerima Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), serta Program Keluarga Harapan (PKH).

Menanggapi hal tersebut Ekonom Unej, Ciplis Gema Qoriah, Selasa (5/4/2022) mengatakan, ia meyakini BLT minyak goreng dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Namun, ia memberikan catatan bahwa pemerintah juga harus memastikan distribusi pasokan minyak goreng lancar, BLT tepat sasaran dan harus ada peran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember membantu kebijakan yang diberikan pemerintah pusat.

Karena menurutnya Harus ada koordinasi yang kuat. Pendataan penerima BLT Migor yang diberikan ke pemerintah pusat harus valid, agar BLT tepat sasaran.(ibl)