Para pejabat yang pernah menjadi Tim Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 pada pemerintahan Jember periode sebelumnya, mangkir dari panggilan Panitia Khusus (Pansus) Covid-19 DPRD Jember, Senin (14/6/2021) siang. Hal ini diungkapkan Anggota Pansus Covid-19 DPRD Jember, Mufid. Diketahui, undangan itu untuk membahas soal penanganan Covid-19 di Kabupaten Jember. Serta temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang anggaran 107 miliar rupiah yang diduga tidak bisa dipertanggungjawabkan Pemkab Jember di era Mantan Bupati Faida.

Menurut Mufid, pihaknya telah mengundang pejabat terkait, salah satunya eks Sekretaris Satgas Covid-19 Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember, Satuki. Namun setelah ditunggu hingga 2 jam lebih, tidak ada yang hadir memenuhi panggilan. Pihaknya pun belum mendapatkan konfirmasi apapun terkait ketidakhadiran pejabat Pemkab ke DPRD Jember. Sehingga, pihaknya sepakat akan melakukan pemanggilan kedua.

Mufid melanjutkan, jika nantinya pemanggilan kedua juga tidak diindahkan, maka menjadi catatan tersendiri yang akan disampaikan kepada Bupati Jember, Hendy Siswanto untuk dievaluasi. Mengingat, pihak-pihak tersebut juga masih menjabat di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sampai saat ini. Namun, ia berharap para pejabat tersebut tidak ada niatan untuk tidak hadir tanpa alasan.

Lebih jauh Mufid menjelaskan, pembahasan ini menjadi penting, karena anggaran 107 miliar rupiah yang diduga tidak bisa dipertanggungjawabkan bukan nilai yang sedikit. Terlebih, anggaran tersebut dibuat dalam rangka menyelesaikan persoalan Covid-19 di Kabupaten Jember. Tapi sampai saat ini, pelaporannya tak kunjung selesai. Maka pihaknya perlu mengonfirmasikan hal tersebut kepada pihak terkait dan mendapatkan informasi yang valid.