Ketua Asosiasi Petani Pangan Indonesia (APPI) Jawa Timur, Jumantoro didampingi Wakil Ketua, Hendro Saputro melakukan kunjungan ke Gedung Nusantara I DPR RI pada Rabu (23/3/2022). Dalam kunjungan itu, sejumlah aspirasi disampaikan APPI terkait keluhan yang sering dialami petani, serta beberapa isu pertanian lainnya kepada Komisi IV DPR RI. Perwakilan APPI Jatim ditemui langsung oleh Anggota Komisi IV DPR RI, Sulaeman Hamzah. Pertemuan tersebut dapat terlaksana berkat bantuan dari anggota DPR RI Dapil Jember & Lumajang, Charles Meikyansah.
Saat dikonfirmasi K Radio pada Kamis (24/3/2022), Jumantoro menyampaikan beberapa poin aspirasi kepada Komisi IV DPR RI, salah satunya terkait pupuk. Pihaknya mengeluhkan kuota subsidi pupuk yang saat ini sangat terbatas dan kurang dari kebutuhan, sehingga memunculkan berbagai masalah. Sehingga pihaknya mendorong agar kuota pupuk subsidi dioptimalkan sesuai kebutuhan, meskipun harus menaikkan harga pupuk subsidi agar petani tidak kebingungan untuk mencari kekurangan pupuk untuk pertanian.
Selain itu, Jumantoro mengatakan subsidi terhadap pupuk petroganik perlu untuk dikurangi karena hanya menguntungkan investor dan bukan petani. Ia menilai pemerintah lebih baik mengalokasikan anggaran subsidi tersebut untuk subsidi pupuk kimia atau pelatihan pembuatan pupuk organik/agensi hayati untuk kelompok tani. Pihaknya menilai HET pupuk di kios-kios pupuk se-Indonensia perlu direvisi. Ia melihat saat ini keuntungan kios masih berdasarkan HET yang ditetapkan sejak 15 tahun, yang dinilai tidak lagi memberi keuntungan bagi pemilik kios. Sehingga memunculkan penyimpangan oleh kios-kios pupuk, seperti mewajibkan bundling paket pupuk bagi petani yang mau membeli pupuk subsidi.
Selain pupuk, masalah gabah juga tidak luput jadi sorotan pihaknya. Jumantoro meminta Komisi IV untuk meninjau ulang SOP yang ditetapkan oleh BULOG dalam membeli gabah dari petani. Lebih lanjut, pihak APPI juga mendorong agar waktu untuk proses penyempurnaan dan update data e-RDKK tidak dibatasi, sehingga membuka perubahan atau perbaikan data sesuai dengan realita yang ada.
ia juga meminta revisi terkait rekomendasi Komisi IV agar tidak hanya 9 komoditi pertanian yang disubsidi. Namun terdapat tanaman hortikultura dan tembakau yang juga membutuhkan subsidi.(rex)