Pemerintah Kabupaten Jember menyiapkan beasiswa untuk 5.000 penerima dengan total anggaran 25 miliar rupiah. Jumlah anggaran dan kuota yang diberikan tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Sebelumnya, Bupati Jember, Hendy Siswanto menyampaikan bahwa jumlah kuota itu telah melalui tahap evaluasi yang cukup panjang. Prosesnya dilakukan dengan detail untuk menghindari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait dengan alokasi beasiswa yang tidak tepat sasaran.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi D DPRD Jember, Nur Hasan, Kamis (29/7/2021) mengatakan, kuota yang mulanya berjumlah sekitar 12 ribu, tidak seharusnya dihapuskan atau dipangkas. Temuan BPK dalam anggaran beasiswa sebelumnya tidak bisa menjadi justifikasi untuk melakukan pemangkasan kuota. Mengingat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember hanya perlu mengembalikan dana sekitar 36 juta rupiah dari total dana beasiswa sebelumnya sekitar 100 miliar lebih.

Hasan menjelaskan, banyak mahasiwa yang mengeluh harus cuti bahkan putus kuliah, akibat tidak bisa membayar tunggakan Uang Kuliah Tunggal (UKT). Maka seharusnya pemerintah hanya perlu melakukan penyaringan terkait temuan data ganda atau mahasiswa yang lulus, namun tidak memangkas kuota yang ada.

Dalam beasiswa yang akan diberikan Pemkab Jember, penerima nantinya mendapat 5 juta rupiah per tahun sebagai biaya UKT. Jika tahun lalu mencakup biaya hidup untuk mahasiswa, sekarang komponen tersebut dihapus. Selain itu, beasiswa hanya menyasar mahasiswa yang menempuh jenjang pendidikan Strata 1 (S1), Diploma 4 (D4), dan Diploma 3 (D3). Pada periode tahun ini, tidak ada lagi alokasi untuk mahasiswa yang sedang menempuh jenjang Strata 2 (S2).(rex)