Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia selama setahun lebih, tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan saja. Pagebluk ini juga sudah bermutasi mempengaruhi sektor lain seperti ekonomi, sosial, hingga birokrasi dan politik. Berbagai kebijakan dikeluarkan pemerintah sebagai upaya menekan penyebaran virus, mulai dari penerapan protokol kesehatan secara ketat hingga yang terbaru adalah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa – Bali.

Menurut Pengamat Sosial Universitas Jember (Unej), Nurul Hidayat, saat ini pandemi tidak bisa hanya dilihat sebagai isu kesehatan saja. Sehingga harus ada protokol untuk mengakomodir dampak di sektor lain, karena ia menilai tidak bisa hanya 1 rumusan kebijakan maupun protokol yang bisa menjadi jalan tengah.

Pria yang akrab disapa Nuhi ini mencontohkan, penerapan kebijakan pemadaman Penerangan Jalan Umum (PJU) di Jember yang akhir-akhir ini menuai pro kontra di masyarakat. Pemadaman PJU memang efektif untuk mengurai berkumpulnya masyarakat yang diasumsikan mampu menekan transmisi virus corona. Namun di sisi lain, berbagai faktor seperti kecemasan masyarakat juga berdampak pada imunitas mereka. Selain itu, berkurangnya pendapatan juga berdampak pada pemenuhan gizi  sehari-hari dan bisa saja menyumbang angka kasus baru yang lebih besar.

Dosen Sosiologi ini menyadari, banyak masyarakat yang terdampak secara ekonomi dan sosial yang tidak terakomodir hanya dengan pemberlakuan kebijakan tersebut. Ia menganalogikan mematuhi kebijakan di tengah PPKM Darurat, masyarakat mampu menjaga kesehatan fisik, namun tidak menyelesaikan masalah dompet yang kosong.

Maka Nuhi menekankan pentingnya protokol di luar sektor kesehatan. Karena penerapan protokol kesehatan secara ketat juga harus dibarengi dengan solusi di sektor lain. Jangan sampai kebijakan dalam mencegah penyebaran Covid-19 hanya menyelesaikan satu masalah, namun justru menimbulkan masalah lain.(rex)