Penanganan dampak pandemi Covid-19 dari segi kesehatan maupun sosial ekonomi, menjadi salah satu fokus utama program kerja Bupati – Wakil Bupati Jember, Hendy Siswanto – Muhammad Balya Firjaun Barlaman. Hal itu tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021 – 2026 yang sudah diajukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember untuk dibahas bersama DPRD Jember.

DPRD Jember telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) RPJMD pada Jumat kemarin dan telah menggelar rapat pertama pada Senin (9/8/2021) lalu. Menurut Ketua Pansus RPJMD yang juga Ketua DPRD Jember, Itqon Syauqi, pihaknya akan mengajukan sejumlah saran kepada Pemkab Jember terkait materi awal RPJMD, dalam rapat yang digelar pada Kamis (12/8/2021).

Itqon menilai, penanganan pandemi yang menjadi fokus pembangunan hingga 2026, menunjukkan bahwa dampaknya diprediksi berlangsung lama dan harus disikapi serius. RPJMD merupakan penjabaran visi-misi Kepala Daerah dalam pemerintahannya selama satu periode. Substansi RPJMD sepenuhnya menjadi ranah eksekutif, dengan DPRD berperan untuk memberikan saran.

Dibandingkan daerah lain, Itqon menyampaikan bahwa Jember termasuk yang terlambat dalam membahas RPJMD. Sebagai contoh, Banyuwangi yang pergantian Bupatinya bersamaan dengan Jember, saat ini sudah masuk dalam tahap akhir. Lazimnya, rencana awal RPJMD sudah dikirimkan oleh Bupati setidaknya 50 hari setelah dilantik. Namun RPJMD Jember baru dikirimkan pada awal Agustus 2021.

Keterlambatan RPJMD itu menurut Itqon, disebabkan oleh kondisi Jember yang berbeda dengan daerah lain. Lazimnya, Bupati yang akan habis masa jabatannya, menyisakan rancangan teknokratis tentang RPJMD, seperti profil potensi daerah dan sebagainya. Baru kemudian diteruskan oleh Bupati yang baru. Namun hal itu tidak dilakukan Bupati Jember sebelumnya, seluruh rancangan RPJMD dikerjakan oleh Bupati yang menjabat saat ini.

Tetapi Itqon juga tidak ingin terlalu menyalahkan Bupati yang sebelumnya. Ia melihat, sudah ada upaya serius dari Pemkab Jember untuk berusaha menyusun RPJMD dengan semaksimal mungkin, lalu membahasnya bersama dewan. Di sisi lain, ada banyak pejabat Pemkab yang terpapar Covid-19 bahkan hingga meninggal dunia. Kondisi serupa menurutnya juga terjadi di Pemprov Jatim. (adp)