Kabupaten Jember sempat menjadi sorotan karena realisasi dana bantuan sosial (bansos) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2021 masih minim. Terlebih realisasi Belanja Tidak Terduga (BTT) juga masih di angka 0. Padahal anggaran untuk bansos dan BTT di Jember totalnya mencapai 49,1 miliar rupiah.

Saat dikonfirmasi K Radio Kamis (22/7/2021) pagi, Bupati Jember, Hendy Siswanto memberikan penjelasan. Ia menegaskan bahwa perjalanan APBD tiap daerah tidaklah sama. Pihaknya baru bisa melakukan pencairan APBD pada bulan Mei 2021 atau sekitar 2,5 bulan yang lalu. Itupun langsung digunakan untuk menyelesaikan persoalan internal Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember.

Hendy melanjutkan, Pemkab Jember punya kewajiban untuk menyelesaikan hak karyawan maupun perangkat desa yang belum menerima honor selama 5 bulan terkahir. Selain itu, tanggungan kepada pihak ketiga yang harus segera dibayarkan. Sehingga pihaknya fokus menyelesaikan segala kewajiban tersebut pada Mei 2021.

Baru pada Juni menurut Hendy, pihaknya mulai konsentrasi persiapan untuk bansos dan direalisasikan pada Juli ini. Ia juga menyampaikan bahwa pada Kamis ini, ada pencairan bansos yang cukup besar untuk beberapa desa. Salah satunya program bansos untuk 100.000 rumah di luar Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Sebagai pilot project, pihaknya menyalurkan 1.000 paket bansos ke Desa Kaliglagah, Kecamatan Sumberbaru. Selain itu, ada juga program vaksin dan random check swab antigen karena wilayah tersebut cukup tinggi penyebaran Covid-19.

Meskipun saat ini serapan anggaran untuk bansos di Jember masih minim, Hendy optimis dapat mengejar ketertinggalan dari Kabupaten/Kota lain di Jawa Timur. Pihaknya akan gerak cepat untuk merealisasikan anggaran tersebut dan membagikan bansos kepada masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.(dna)