Bupati Jember, Hendy Siswanto menyatakan terus berkoordinasi dengan Badan Pengawas Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Timur. Hal itu dilakukan untuk mendapatkan solusi atas audit laporan pemeriksaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jember.

Hendy berkomitmen untuk menyelesaikan persoalan dana Rp 107 miliar yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Komitmen itu ia sampaikan saat berpidato di rapat paripurna DPRD Jember dengan agenda jawaban Bupati atas pandangan umum masing-masing fraksi di DPRD Jember pada Sabtu (2/10/2021).

Sebelum berpidato, kepada awak media, Hendy menyatakan telah berkoordinasi dengan BPK dan disepakati untuk menempuh jalur hukum. Penyelesaian soal kerugian negara dan dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dalam APBD Jember itu penting. Agar BPK tidak terus-menerus memberikan opini buruk terhadap audit laporan keuangan anggaran Jember.

Sorotan soal penyelesaian dana Rp 107 miliar dalam APBD Jember yang menurut BPK tidak bisa dipertanggungjawabkan itu, sebelumnya dikemukakan oleh fraksi PKS dalam rapat paripurna yang digelar pada Jumat (1/10/2021).(adp)