Box Layout

HTML Layout
Backgroud Images
Backgroud Pattern
  • K Radio Jember 102,9 FM
blog-img-10

PENGAMAT: LANGKAH PANSUS COVID-19 DPRD JEMBER PANGGIL EKS SATGAS COVID-19 PEMKAB SANGAT TEPAT

Langkah Panitia Khusus (Pansus) Covid-19 DPRD Jember memanggil sejumlah pejabat eks Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember mendapat tanggapan dari berbagai pihak. Salah satunya disampaikan Pengamat Komunikasi Politik Universitas Jember, Muhammad Iqbal.

Diketahui, pemanggilan itu terkait Opini Tidak Wajar (OTW) yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Jember Tahun Anggaran 2020. Dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, terdapat dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Covid-19 sebanyak Rp 107 miliar yang diduga tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Iqbal menyebut, langkah yang dilakukan Pansus Covid-19 DPRD Jember sangat tepat. Karena hal tersebut sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas dewan sebagai perwakilan dari masyarakat. DPRD sudah seharusnya menjadi perwakilan masyarakat dalam proses legislasi, budgeting dan controlling. Pembentukan Pansus dan upaya terus mencermati pertanggungjawaban penggunaan keuangan negara, merupakan bentuk tanggung jawab sebagai wakil rakyat.

Soal adanya potensi unsur pidana, Iqbal menyampaikan bahwa ha itu bisa saja terjadi. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Pansus Covid-19 DPRD Jember merupakan bentuk antisipasi terkait potensi penyalahgunaan dana tersebut. Terkait langkah selanjutnya, tinggal menunggu hasil rapat paripurna untuk menyimpulkan apakah ada temuan unsur pidana yang perlu ditindaklanjuti atau tidak.

Lebih jauh, Iqbal menilai, adanya LHP BPK juga menjadi tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Jember ke depan. Tak lama lagi, pemkab Jember akan menyusun Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2022. Jangan sampai LHP BPK pada periode berikutnya bernasib sama seperti sebelumnya. Apalagi sampai dana insentif daerah yang seharusnya menjadi hak untuk pembangunan di Jember, tidak bisa tersalurkan hanya karena laporan pertanggungjawaban yang tidak dikelola dengan baik.(rex)

Live Stream