SISTEM MARKETPLACE UNTUK REKRUITMEN GURU PPPK DINILAI KURANG MENGUNTUNGKAN GURU HONORER

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim berencana menerapkan terobosan baru dalam hal rekrutmen guru pada 2024 mendatang. Yaitu penerapan sistem marketplace untuk rekrutmen guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Namun sistem ini mengundang berbagai tanggapan salah satunya aktifis guru Ilham Wahyudi.

Ilham Wahyudi, yang juga Ketua II Badan Khusus FH PGRI JATIM kepada K Radio (02/06/23) mengatakan, PGRI Jawa Timur tidak menyetujui penggunaan kata marketplace untuk database guru honorer. Penggunaan kata marketplace menurutnya tidak layak untuk digunakan karena dapat merusak nama baik dan marwah guru. Meskipun program tersebut sebetulnya sangat membantu permasalahan guru honorer yang masih belum selesai.

Ia menambahkan, database dengan menggunakan sistem marketplace ini sebenarnya memberikan ruang tidak hanya bagi guru, namun juga untuk sekolah.

Jika sebelumnya perekrutan untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) terpusat di pusat atau daerah, melalui marketplace ini perekrutan ASN dapat dilakukan di sekolah. Sehingga marketplace ini memberikan ruang khusus bebas dan hak prerogatif kepada kepala sekolah untuk menentukan guru-guru disekolah tersebut yang masih berstatus honorer.

Namun, kekurangan dari database ini adalah daya saing guru honorer semakin tinggi. Karena program marketplace ini dapat diakses diseluruh Indonesia. Seluruh guru honorer di Indonesia dapat dengan mudah mengakses database tersebut dan memberikan banyak pilihan sekolah mana yang sedang membutuhkan guru honorer. Sehingga ia khawatir jika guru-guru yang berasal dari luar Jember yang justru terpilih.

Ia menambahkan, tidak semua guru honorer dapat masuk dalam database ini. Guru yang berhak masuk keladam database ini pertama, adalah guru honorer yang sudah lulus PG (Passing Grade). Kedua guru yang lulus PPG (Program Pendidikan Profesi Guru). Sehingga menurutnya tidak adil bagi guru honorer yang sudah mengabdi puluhan tahun karena dapat mengakibatkan mutasi besar-besaran guru dari luar wilayah Jember masuk ke wilayah Jember.

Ia berharap pemerintah dapat menghargai guru honorer yang sudah mengabdi cukup lama. Sehingga kedepannya ada program yang dapat menyelesaikan permasalahan guru honorer ini. (raf)