Fraksi PDIP DPRD Jember menolak melanjutkan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jember 2021. Hal ini disebabkan Bupati Jember belum mendapatkan izin tertulis dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terkait Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Jember 2021 dan pendemisioneran seluruh pejabat Pemkab Jember. Anggota fraksi PDIP yang ditugaskan dalam Badan Anggaran, belum melihat legal standing yang jelas tentang posisi dan kewenangan para pejabat yang dilibatkan dalam pembahasan.

Sekretaris Fraksi PDIP DPRD Jember, Hadi Supaat mengatakan, kegaduhan yang terjadi di Pemkab Jember pada Januari lalu karena pengundangan SOTK yang tidak melibatkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jember definitif, Mirfano. Selain itu, mantan Bupati Jember, Faida saat itu juga melakukan pendemisioneran seluruh pejabat di lingkungan Pemkab Jember.

Tapi nyatanya, pada pemerintahan Bupati Jember, Hendy Siswanto, pendemisioneran seluruh pejabat kembali dilakukan. Sehingga seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Jember saat ini berstatus sebagai staf. Agar ada kejelasan menurut Hadi, pihaknya menyarankan Bupati dan Sekda Jember melakukan konsultasi serta meminta izin tertulis kepada Mendagri.(nga)