Massa yang tergabung dalam Amarah Masyarakat Jember (AMJ) kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Jember, Selasa (9/9/2025) siang. Aksi ini merupakan lanjutan dari demonstrasi sebelumnya terkait kasus meninggalnya seorang pengemudi ojek online di Jakarta akibat terlindas kendaraan taktis kepolisian.

Koordinator lapangan aksi, Abdul Aziz Al-Fajri, menegaskan bahwa unjuk rasa ini sebagai bentuk protes atas sikap penguasa yang dinilai menutup diri terhadap aspirasi rakyat. Penguasa justru menghadapkan aparat bersenjata kepada masyarakat. Lebih dari sepuluh nyawa melayang saat demonstrasi di Jakarta dan kota lainnya. Menurutnya, ini menjadi bukti betapa murahnya harga nyawa rakyat di mata penguasa.

Aziz juga menuntut agar ratusan demonstran yang ditangkap segera dibebaskan tanpa syarat. Ia menyebut, tugas pemerintah dan aparat adalah mengayomi, bukan mengekang aspirasi rakyat.

Selain itu, massa juga melayangkan kritik tajam kepada DPR. Mereka menilai lembaga legislatif yang seharusnya menjadi simbol demokrasi justru tenggelam dalam kemewahan fasilitas dan gaya hidup. AMJ mendesak agar Undang-Undang Pemilu 2023 direvisi untuk menjamin kualitas serta integritas anggota DPR.

Dalam aksinya, AMJ membawa sejumlah tuntutan yang ditandatangani oleh pimpinan DPRD Jember. Tuntutan tersebut antara lain:
•    Membebaskan seluruh demonstran yang masih ditahan.
•    Mengusut tuntas dan mengadili pelaku kekerasan terhadap massa aksi, baik di lapangan maupun komandan yang memberi instruksi.
•    Mencopot Kapolri Listyo Sigit Prabowo atas kegagalan menegakkan prinsip kemanusiaan serta mereformasi institusi Polri secara menyeluruh.
•    Memublikasikan transparansi anggaran DPR, termasuk gaji, tunjangan, pensiunan, dan fasilitas mewah.
•    Merevisi UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilu untuk memperbaiki kualitas kaderisasi partai politik.
•    Mengembalikan fungsi TNI sebagai pertahanan negara dengan merevisi UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI.
•    Mendesak DPR RI dan DPRD Jember segera membahas kebijakan progresif yang berpihak pada rakyat.

Untuk menghindari aksi anarkis, aksi massa ini terpantau berjalan dengan pengawalan ketat aparat kepolisian.(thn)