Forum Honorer Tenaga Kesehatan (FHTK) Kabupaten Jember siap untuk melakukan aksi mogok kerja dan turun ke jalan secara besar-besaran. Hal ini dilakukan jika tetap tidak ada jawaban tentang tuntutan diterbitkannya SK Pengangkatan mereka dari Bupati.

Dwi Rendra, Ketua FHTK Kabupaten Jember, Kamis (23/2/23) mengatakan, FHTK menginginkan Bupati untuk segera menerbitkan SK pengangkatan untuk tenaga kesehatan honorer. Tujuannya agar mudah untuk mendaftar P3K dan gaji bisa diambil dari APBD.  Pasalnya selama ini tenaga kesehatan honorer hanya mendapatkan gaji yang berasal dari Japel (Jasa Pelayanan) yang jumlahnya tidak menentu.

Rendra menyampaikan, saat ini anggota FHTK berjumlah 4.000 orang, dimana 1.200 diantaranya adalah  bidan, perawat, bagian admin, rekam medis, analis dan apoteker.

Menurut Rendra, pihaknya sudah pernah berkirim surat ke Bupati dan DPRD pada 12 Februari 2023 lalu, namun sampai sekarang masih belum ada jawaban.

Ia menambahkan, jika sampai satu minggu terhitung dari hari ini tetap tidak ada jawaban, maka FHTK akan melakukan aksi mogok kerja. Aksi tersebut bisa berdampak lumpuhnya pelayanan di Puskesmas-Puskesmas yang ada  di 31 kecamatan Kabupaten Jember.

Menanggapai permasalahan tersebut, Ketua Komisi A DPRD Jember, Tabroni mengatakan, sebagai lembaga yang mewakili rakyat, semua permasalahan dan aspirasi yang disampaikan oleh rakyat DPRD akan membuka diri selebar-lebarnya.

Terkait tuntutan yang disampaikan FHTK ini,  pihaknya masih belum bisa memastikan kapan SK tersebut akan turun. Tapi ia menyatakan akan dengan senang hati dan siap memfasilitasi jika FHTK ingin menyampaikan aspirasinya ke DPRD.(raf)