Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian, Sarwo Edhy menyebut ada 5 penyebab permasalahan isu kelangkaan pupuk bersubsidi di Indonesia. Pertama, ketersediaan pupuk hanya 45 persen dari kebutuhan. Kedua, tingginya disparitas harga pupuk bersubsidi dan non-subsidi yang mendorong perembesan pupuk bersubsidi ke pasar non-subsidi. Ketiga, penyediaan pupuk bersubsidi tidak sesuai dengan jadwal tanam. Keempat, penggunaan pupuk urea secara berlebihan. Kelima, luas lahan kecil dan kemasan pupuk 50 kg mendorong penggunaan pupuk per hektar berlebihan.  

Menanggapi paparan dari Sarwo Edhy, Anggota Panja pupuk bersubsidi dan kartu tani, Charles Meikyansah menyampaikan bahwa kelangkaan pupuk bersubsidi memang menjadi perhatian serius pihaknya. Maka, harus dipastikan pupuk bersubsidi tersedia dalam kondisi yang sudah direncanakan di elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompoktani (e-RDKK). Selain itu yang tidak kalah penting, terkait persoalan pengawasan terhadap pupuk bersubsidi. Peran pengawasan inilah yang harus digiatkan.

Disamping itu, Kapoksi IV Fraksi Nasdem DPR RI ini berharap, Pemerintah bisa memberikan langkah kebijakan alternatif untuk pupuk bersubsidi. Karena ketersediaan pupuk bersubsidi hanya 45 persen dari kebutuhan yang harusnya dipenuhi.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Dedi Mulyadi menyampaikan, untuk menangani persoalan birokrasi yang berbelit-belit dan membuat pasokan pupuk bersubsidi tidak sesuai jadwal tanam, harus dilakukan debirokratisasi. Misalnya, terkait SK penyaluran pupuk bersubsidi dari Provinsi dan Kabupaten/Kota, harus dibuat lebih sederhana lagi.(frs)