Sesuai Surat Edaran Kemendagri, Pemkab Jember telah menyiapkan anggaran untuk Pilkada Jember sebesar Rp 58,6 miliar. Anggaran tersebut akan diberikan kepada 2 lembaga penyelenggara Pemilu yakni KPU dan Bawaslu. Anggaran ini merupakan 40 persen dari total kebutuhan yang diajukan KPU dan Bawaslu Jember.

Ketua Komisi A DPRD Jember Tabroni, Selasa (19/9/23) mengungkapkan, anggaran tersebut telah disepakati dan dianggarkan dalam P-APBD.

Namun untuk anggaran Bawaslu sekitar Rp 16 miliar, Tabroni menyebut harusnya ada proses pembahasan terlebih dahulu yang melibatkan DPRD. Menurutnya DPRD perlu mengetahui tentang rincian besaran anggaran dan akan dipergunakan untuk apa saja.

Karena, lanjut Tabroni, kondisi ruang fiskal Jember saat ini sangat terbatas. Ia khawatir ketika telah dianggarkan namun ternyata anggaran tersebut tidak terpakai.

Ia menyayangkan tiba-tiba muncul dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) besaran anggaran Bawaslu tersebut. Meski Banggar dan TAPD telah menyiapkan anggaran, namun dari Bawaslu belum ada penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

Akibatnya, meski sudah dianggarkan tetapi untuk pencairannya sendiri masih belum bisa dipastikan.

Sementara menurut Komisioner Bawaslu Jember Devi Aulia Rohim, pihaknya telah berkoordinasi dengan Bakesbangpol. Bawaslu kepengurusan sebelumnya telah menyusun kebutuhan anggaran Pilkada sebesar Rp 42 miliar.

Devi mengakui untuk penandatangan berita acara NPHD belum dilakukan. Karenanya Bawaslu akan secepatnya berkoordinasi dengan TAPD dan Bakesbangpol membahas solusi pencairan anggaran tersebut. Sebab sebelumnya rencana anggaran biaya (RAB) telah disampaikan ke Bakesbangpol.(thn)