Sejumlah warga yang mengatasnamakan Forum Korban Makelar Paket Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (FORKOMPAK KPE) mengadu ke Komisi A DPRD Jember, Senin (21/8/23).

Mereka mengaku menjadi korban dugaan korupsi penyaluran Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) Tahun Anggaran 2011/2012.

Koordinator Forum, Joni Budi Utomo mengatakan, awalnya pada sekitar tahun 2012 ada seseorang berinisial NN yang menawarkan bantuan kredit bagi kelompok tani kacang. Dengan tingkat bunga hanya 5 persen per tahun.

Beberapa dimintai KTP dan sertifikat tanah sebagai agunan. Setiap orang menerima kredit sebesar Rp 20-25 juta. Namun nyatanya mereka harus mengakui kredit sebesar ratusan juta bila ingin sertifikat mereka kembali.

Karena tidak merasa meminjam hingga ratusan juta, mereka enggan untuk membayar jumlah tersebut.

Warga yang ingin sertifikatnya kembali bersedia melunasi kredit sesuai dengan nominal yang mereka terima. Namun kembali mereka tidak dapat melakukan hal itu. Karena sesuai SPK nominalnya mencapai ratusan juta.

Joni mengungkapkan, nilai total kredit dari 106 sertifikat yang menjadi agunan di bank mencapai Rp 11 miliar. Karenanya warga mengadu ke Dewan untuk dicarikan jalan keluar.

Sementara itu Ketua Komisi A DPRD Tabroni menyatakan, akan segera menindaklanjuti dengan menghadirkan pihak-pihak terkait.

Dalam audiensi awal tersebut DPRD mencoba mengumpulkan informasi untuk selanjutnya akan dibahas bersama.

DPRD akan memanggil pihak perbankan, notaris, kepolisian, kejaksaan, serta OJK untuk mengurai persoalan tersebut. Menurutnya hal ini sudah masuk ranah pidana.(thn)