Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Jember sedang menyusun rancangan Peraturan Daerah (Perda) Sampah. Regulasi tersebut nantinya akan mengatur sanksi yang lebih tegas untuk semua pihak dalam upaya pembenahana pengelolaan sampah di Jember. Salah satunya adalah kewajiban untuk memilah sampah, yaitu organik dan anorganik.

Menurut Plt Kepala DLH Jember, Eko Heru Sunarso, Sabtu (5/6/2021), aturan wajib pemilahan mulai dari skala rumah tangga ini bertujuan agar memudahkan petugas mengurangi tumpukan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Bahkan rencananya, akan ada sanksi bagi rumah tangga atau korporasi yang tidak memilah sampahnya. Seperti tidak diangkut sampahnya oleh petugas dari DLH.

Selain itu, Heru melanjutkan, Perda Sampah rencananya akan memberikan sanksi yang lebih tegas untuk mereka yang membuang sampah sembarangan, seperti ke sungai. Melalui Perda Sampah, DLH juga akan menegaskan alur pengelolaan pembuangan sampah.

Heru menambahkan, beberapa transfer depo seperti di Jalan Imam Bonjol Kaliwates, yang ada di dekat MAN 1 Jember selama ini kondisinya sudah seperti TPA. Sampah yang menggunung, merusak pemandangan dan dikeluhkan warga. Padahal, fungsi transfer depo sampah mestinya hanya sebagai tempat pembuangan sementara. DLH juga akan memperkuat kerjasama dengan Komunitas Bank Sampah dalam rangka mencegah dan mengurai gunungan sampah di TPA.

Sebelumnya, pada Desember 2020,  DLH Provinsi Jawa Timur menyoroti Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember, karena menjadi satu-satunya yang tidak memiliki Perda Sampah. Padahal, Perda Sampah sangat penting dalam kebijakan lingkungan hidup di suatu daerah. Sehingga konsekuensinya, Jember tidak mendapat dana insentif khusus untuk pengelolaan sampah dari pemerintah pusat yang nilainya mencapai miliaran rupiah.(adp)