Pimpinan DPRD Jember melakukan koordinasi dengan Bupati Jember tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Peraturan Kepala Daerah (Perkada) mendahului dan Pelaksana Tugas (Plt). Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Jember, Ahmad Halim saat dikonfirmasi melalui telepon, Senin (22/3/2021).

Dalam pertemuan minggu lalu, Halim menceritakan bahwa keputusan melantik Plt dikarenakan adanya pembangkangan di internal. Sebelumnya, Bupati telah meminta 2 kali meminta password Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan password APBD ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jember, namun tidak pernah diberikan. Hal yang sama juga terjadi di Dinas PU Bina Marga, yang mana Bupati Jember meminta data kerusakan jalan untuk dilakukan perbaikan nantinya. Tetapi data tersebut membutuhkan waktu lama sebelum diberikan dan Bupati baru menerimanya seminggu kemudian.

Halim melanjutkan, hal itu mengindikasikan ada skenario di internal Pemkab, bahwa ada pejabat yang memerintahkan 6 orang pejabat di bawah untuk melaksanakan kebijakan di luar aturan dan seolah-olah ditumbalkan untuk kebijakan. Dengan kondisi tersebut, Halim menilai bahwa ada pembangkangan birokrasi. Padahal seharusnya pejabat di internal Pemkab Jember harus loyal kepada pimpinan.

Disamping itu, Halim menambahkan, persoalan APBD dan Perkada mendahului masih dikonsultasikan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim. Padahal untuk Perkada tidak perlu konsultasi. Tetapi, Bupati Jember ingin agar tetap pada aturan yang berlaku dengan melakukan konsultasi ke Pemprov Jatim.(nga)