Bersama Dinas Sosial Kabupaten Jember, Komisi D DPRD menggelar audiensi terkait sinkronisasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan data BPJS, Senin (13/1/25).

Dalam audiensi tersebut, Ketua Komisi D, Sunarsi Khoris menemukan informasi yang menurutnya penting untuk disosialisasikan kepada masyarakat. Bahwa untuk terdaftar atau perubahan data dalam DTKS membutuhkan waktu selama tiga bulan.

Selanjutnya untuk sinkronisasi data, selain Dinsos Komisi D perlu melibatkan Disnaker, Dispendukcapil, Diskopum, Disperindag, DPMD, dan PTSP.

Karena, lanjut Khoris, selama ini data BPJS dan semua OPD ternyata tidak sama. DPRD ingin menuntaskan persoalan data dalam bulan ini agar semua program dapat segera berjalan.

Ia menyebut, dalam audiensi, Dinsos menyampaikan bahwa khusus pasien tidak mampu yang dirawat di IGD masih difasilitasi pembiayaan oleh Pemkab. Dengan dibantu oleh perangkat desa menunjukkan bahwa yang bersangkutan benar-benar warga tidak mampu.(thn)