Untuk memperjuangkan nasib 22 tenaga honorer guru tidak tetap yang lolos seleksi namun harus digagalkan karena tergeser honorer K2, DPRD Jember menyatakan siap mengawal BKPSDM hingga ke Kementerian. Hal itu disampaikan Sekretaris Komisi A DPRD Jember, Siswono, Selasa (4/2/25). 

Menurutnya pemerintah daerah seharusnya tidak bisa tinggal diam atau hanya berkirim surat saja. 

Harus berjuang mendatangi langsung ke Kementerian PAN RB atau Kemendagri secara langsung. DPRD ingin 22 honorer K2 dan 22 TH GTT semuanya bisa masuk menjadi ASN P3K.

Karena kejadian digagalkannya peserta yang sudah lolos seleksi dinilai sangat tidak adil dan sangat mengecewakan. Karena kesalahan ada pada mekanisme sehingga tenaga honorer yang sudah berjuang dan mengabdi menjadi korbannya.

DPRD meminta BKPSDM agar secepatnya berangkat bersama DPRD ke Jakarta menuntaskan persoalan tersebut. Pihaknya tidak ingin mereka yang sudah lolos seleksi secara sah hanya dijadikan tenaga paruh waktu.(thn)