Sumbangan PAD (Pendapatan Asli Daerah) dari sektor Pariwisata Kabupaten Jember pada tahun 2022 hanya 5 persen. Minimnya sumbangan dari sektor ini menuai reaksi DPRD Jember.

Anggota Komisi B DPRD Jember, David Handoko Seto, Jumat (14/4/23) mengatakan, Pemkab Jember kurang serius mengelola sektor wisata terutama dari tata Kelola. Ia mencontohkan rencana pemberlakuan tiket gratis di destinasi wisata yang dikelola pemkab, seharusnya dilakukan uji coba terlebih dahulu bukan langsung dilaksanakan pada hari-hari besar.

Menurutnya, hal ini yang menjadi salah satu alasan PAD wisata sangat kecil. Kemudian paket-paket wisata yang tidak diakomodir menjadi satu. Sehingga banyak tempat wisata yang bersifat mandiri tidak termonitor oleh pemkab. Selain itu pendistribusian juga tidak jelas. Seperti destinasi wisata di Pantai selatan, mulai dari Paseban hingga Bande alit dimana kebanyakan uangnya masuk ke personal dan tidak masuk PAD, sehingga ia menyayangkan hal tersebut.

David menyampaikan, PAD harus terukur dan itu tidak terkonsep dengan baik. Sehingga ia menilai Pemkab Jember masih belum serius bahwa pariwisata menjadi program prioritas pembangunan Nomor 4 di Jember.

Ia berharap Pemkab segera mengintruksikan kepada seluruh destinasi wisata, hotel dan restoran untuk menggunakan alat yang bisa mempermudah mendeteksi berapa pajak dan PAD yang dapat diterima oleh pemkab. (raf)