Kasus pemalsuan antigen dan proses pembuatan vaksin menjadi sorotan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi VI DPR RI, Selasa (25/5/2021). Bertempat di ruang rapat Komisi VI DPR RI, Senayan Jakarta, RDP digelar bersama dengan Direktur Utama (Dirut) Kimia Farma, Dirut Bio Farma, dan Dirut Indofarma.

Terkait kasus antigen di Kualanamu, Sumatera Utara, Dirut Kimia Farma, Verdi Budidarmo menyampaikan, ada 5 langkah pembenahan yang akan dilakukan. Kelima langah itu yakni restrukturisasi organisasi, penguatan sistem layanan digital, sinergi dengan stakeholder, audit sistem pengawasan internal, dan penempatan petugas untuk quality assurance officer. 

Sementara mengenai vaksinasi gotong royong, Dirut Bio Farma, Honesti Basyir bilang, alur prosesnya dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021. Pihak-pihak yang terlibat bersama Bio Farma adalah Badan Hukum/Badan Usaha, Menteri Kesehatan, Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes).

Menurut Honesti, sampai saat ini, terdapat 369 Fasyankes yang terlibat baik milik pemerintah atau swasta, dengan rincian 352 klinik dan 17 rumah sakit. Selain itu, juga terdapat 542 Fasyankes yang sedang dalam proses verifikasi, dengan rincian 244 klinik dan 298 rumah sakit. Setelah proses verifikasi, baru akan ditetapkan sebagai Fasyankes yang bisa melaksanakan vaksinasi gotong royong.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi VI, Martin Manurung mengatakan, harus diakui bersama bahwa testing dan tracing dalam penanganan pandemi Covid-19 masih belum optimal. Sehingga banyak terjadi pembatasan-pembatasan. Atau dengan kata lain, secara umum manajemen penanganan pandemi Covid-19 belum baik. Ia menegaskan, hal tersebut jangan sampai terulang dalam fase vaksinasi. Karena sampai saat ini, jumlah dosis vaksin masih kurang. Padahal angka vaksinasi yang harus dipenuhi untuk mencapai herd immunity adalah sekitar 180 juta orang.(frs)