Sejak pandemi melanda Indonesia, fenomena panic buying berulang kali terjadi di masyarakat. Di masa awal pandemi, panic buying terjadi pada kebutuhan Alat Perlindungan Diri (APD) seperti masker dan hand sanitizer. Hal itu menyebabkan kelangkaan serta tingginya harga kedua barang tersebut di pasaran. Kemudian pada gelombang kedua pandemi Covid-19 di Indonesia, fenomena panic buying kembali terjadi pada produk susu dengan merek tertentu, oksigen serta obat-obatan.

Pengamat Sosial, Nurul Hidayat, saat dikonfirmasi K Radio Senin (12/7/2021) menjelaskan, perilaku panic buying itu timbul sebagai dampak dari kecemasan di masyarakat. Jika dilihat dari perspektif psikologi sosial, itu merupakan hal wajar sebagai mekanisme pertahanan diri di tengah kecemasan.

Dosen program studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember itu menilai, jika dilihat dari perspektif sosiologi, kecemasan atau kepanikan yang terjadi di masyarakat tersebut merupakan hasil dari entitas sebelumnya. Seseorang yang merasa tidak mendapatkan jaminan dalam struktur sosialnya, baik dari masyarakat maupun negara, merasa hak-haknya tidak didapatkan di masa krisis.

Pria yang akrab disapa Nuhi ini melanjutkan, jika ada ketidakpercayaan terhadap struktur sosial, seseorang akan melakukan upaya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Karena semakin rendahnya jaminan negara terhadap hak-hak masyarakat, terlebih di masa pandemi ini, akan meningkatkan perilaku panic buying.

Menurut Nuhi, panic buying biasa dilakukan oleh masyarakat yang memiliki kapital atau uang. Sedangkan masyarakat dengan kapasitas ekonomi yang lebih rendah, akan mengalami kepanikan dalam bentuk perilaku lain. Misalnya panic disobeying atau ketidakpatuhan akibat kepanikan yang terjadi. Seperti yang terlihat dalam beberapa kasus penyerangan aparat oleh masyarakat di masa krisis pandemi Covid-19. Sehingga ia menekankan bahwa kepanikan lain di luar panic buying yang justru harus diwaspadai.

Bagi Nuhi, perlu eksistensi pemerintah di tengah pandemi dalam memberikan jaminan terhadap hak-hak masyarakat. Tidak hanya dalam bentuk bantuan sosial, namun narasi yang dibangun di ruang publik yang bisa mencegah timbulnya kepanikan atau kecemasan di masyarakat terhadap keberlangsungan hidup masyarakat.(rex)