Fraksi PDI Perjuangan soroti keputusan Sekdakab yang menghentikan sementara program hibah dan bansos di Kabupaten Jember. Hal itu dikhawatirkan justru dapat membebani masyarakat.

Wakil ketua DPRD Jember dari fraksi PDI Perjuangan, Widarto, Selasa (15/10/24) mengatakan, bila sebelumnya terkait program sosial sudah disepakati, teranggarkan dan terprogram oleh eksekutif dan legislatif.

Kalau ada pihak-pihak tertentu yang ingin menghambat program yang sudah terprogram sebelumnya di APBD 2024, maka PDI Perjuangan akan menggugat hal itu.

Menurutnya, apabila yang dikhawatirkan program tersebut menjadi ajang untuk kampanye, maka semua pihak berwenang dapat ikut mengawasi pelaksanaannya.

Dirinya tidak ingin kepentingan masyarakat menjadi terganggu karena adanya proses pemilihan kepala daerah. Widarto menganggap hal ini sebagai pendzoliman terhadap hak-hak rakyat. 

Bila ingin menunjukkan kenetralan para ASN, justru dengan menghambat program ini merupakan bentuk ketidaknetralan. ASN yang seharusnya melayani masyarakat justru menghambat program yang seharusnya terlaksana sehingga dikhawatirkan hanya menguntungkan salah satu paslon tertentu.

Bila karena Pilkada justru menghambat program pemerintah yang sudah terencana, maka Widarto mempertanyakan urgensi Pilkada. Apakah justru kepentingan rakyat harus ditinggalkan dan mengutamakan kepentingan politik praktis semata.(thn)