Fraksi PDIP DPRD Jember menyetujui Peraturan Daerah (Perda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jember 2021 dengan catatan 5 poin penting. Hal ini diungkapkan Ketua Fraksi PDIP Jember, Edi Cahyo Purnomo, saat dikonfirmasi Selasa (6/4/2021).

Menurut Edi, dalam penyampaian pandangan akhir fraksi, pihaknya menyoroti 5 poin penting yang perlu diperhatikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Bupati Jember. Poin pertama terkait program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan yang hanya dianggarkan Rp 40 juta. Pihaknya meminta untuk dinaikkan menjadi Rp 675 juta, karena berkaitan dengan menjaga NKRI.

Edi melanjutkan, poin kedua tentang penanganan kemiskinan. Pihaknya meminta adanya program yang strategis dan data yang lebih komperhensif tentang penduduk tidak mampu/miskin. Kemudian mengusulkan penambahan anggaran pada Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) di Dinas Sosial Kabupaten Jember.

Selanjutnya poin ketiga, tentang besaran anggaran di Dinas Pariwisata Kabupaten Jember tentang program peningkatan daya tarik destinasi wisata hanya Rp 342 juta. Jumlah tersebut dirasa kurang, sebab ada destinasi wisata yang cukup banyak di Jember.

Poin keempat yakni soal kebijakan kontrak tahun jamak (multiyears contract). Bagi Edi, hal tersebut tidak hanya menabrak aturan Permenkeu no 93/PMK.02/2020 tentang tata cara pengajuan persetujuan kontrak tahun jamak dalam pengadaan barang dan jasa, namun juga tidak ada keberpihakan terhadap pengusaha lokal.

Poin terakhir mengenai pegawai, karyawan dan buruh perusahaan daerah, yaitu PDP dan Perumdam yang masih memprihatinkan. Maka perlu ada pengelolaan yang jelas, sehingga nasib para masyarakat bawah bisa lebih sejahtera.

Edi menambahkan, walaupun fraksinya menyetujui Raperda menjadi Perda APBD, namun tetap dengan tegas mengontrol semua kebijakan pemerintah dan bersikap kritis jika ada program yang tidak pro terhadap rakyat.(nga)