Puluhan guru honorer yang tergabung dalam PGRI Jember mendatangi kantor DPRD Jember, Rabu (22/1/25) pagi.  Kedatangan mereka untuk mengadukan tentang status mereka yang sebelumnya dinyatakan lolos tes P3K, tetapi pada akhirnya batal karena tergeser oleh tenaga honorer K2.

Ketua PGRI Jember, Supriyono menyebut, sebanyak 22 Guru Tidak Tetap (GTT) ini diduga menjadi korban kebijakan. 

Ia menjelaskan, sebelumnya pada tanggal 7 Januari di website Panitia Seleksi Daerah (Panselda) mereka telah dinyatakan lolos.

Setelah dinyatakan lolos, mereka harus segera melengkapi pemberkasan untuk kepentingan ASN P3K. 

Berikutnya, sebelum tanggal 14 Januari ada Surat Edaran Bupati tentang perubahan status kelulusan eks tenaga honorer K2, dari tidak lulus menjadi lulus. Tenaga honorer K2 ini kemudian menganulir kelulusan 22 orang GTT.

Untuk hal itu pihaknya meminta keadilan dan penjelasan dari pemerintah kabupaten. Menurutnya, ada kelainan dari panitia seleksi dan kasus seperti ini hanya terjadi di Kabupaten Jember. 

Namun, kedatangannya ke kantor dewan terpaksa belum bisa ditemui anggota dewan. Lantaran seluruh anggota dewan sedang ada dinas di luar kota. Namun demikian, PGRI berharap peristiwa ini dapat menjadi perhatian seluruh pihak terkait.(thn)