Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa meminta Bupati dan DPRD Jember segera menyelesaikan birokrasi yang carut marut. Hal ini disampaikannya dalam pertemuan tertutup antara dengan Bupati serta Ketua DPRD Jember, Sabtu (27/3/2021).

Ketua DPRD Jember, Itqon Syauqi saat dikonfirmasi di DPRD Jember, Senin (29/3/2021) menyampaikan, Gubernur Khofifah meminta agar Kabupaten Jember tidak lagi mendapatkan opini Disclaimer dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Mengingat pada 2019, BPK mengaudit laporan keuangan APBD tahun 2019. BPK pun mengeluarkan opini disclaimer terhadap laporan tersebut, karena tidak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Selain itu, Khofifah pun meminta persoalan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jember harus segera diselesaikan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan memfasilitasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan DPRD Jember untuk mempercepat pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jember 2021.

Bupati Jember, Hendy Siswanto menyampaikan, dalam pertemuan tersebut, Khofifah bertanya penyebab APBD Jember 2021 belum disahkan. Hendy pun menceritakan bahwa ada beberapa hal yang ia kerjakan, di antaranya melakukan pelantikan hampir seribu pejabat di Jember sebagai Pelaksana Tugas (Plt). Mengingat sebelum pelantikan Plt tersebut, terdapat kendala terkait data yang diperlukan dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA – PPAS). Maka, dengan pelantikan itu, data yang dibutuhkan dapat dikumpulkan oleh Plt dalam 2 hari dan pihaknya bisa menyelesaikan penyusunan KUA PPAS.

Langkah yang diambil Hendy tersebut menurut Khofifah memang merupakan kewenangan sepenuhnya sebagai Bupati. Namun, Khofifah meminta Hendy segera menunjuk pejabat definitif, karena batas waktu Plt hanya 3 bulan saja. Maka dari itu, Khofifah meminta Kepala Inspektorat Jatim, Helmy Perdana Putra untuk mengawal pembahasan APBD Jember hingga tuntas.(nga)