Sejak tahun 2013 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jember belum memiliki Perda Kebencanaan. Hal itu menjadikan Jember sebagai satu-satunya Kabupaten yang belum memiliki Perda Kebencanaan di Jawa Timur.

Kepala BPBD Jember Sigit Akbari, Rabu (12/7/23) menyatakan, upaya pembuatan Raperda sudah dilakukan sejak tahun pertama. Namun baru tahun ini ada progres dan ditindak lanjuti. Ia mengatakan, sudah selayaknya setiap OPD memiliki payung hukum.

Sigit menyebut, Perda Kebencanaan menjadi penting sebagai landasan hukum penanganan kebencanaan. Selain itu juga untuk meningkatkan indeks kapasitas daerah. Jember memiliki indeks yang rendah khususnya untuk kebencanaan karena belum adanya Perda Kebencanaan tersebut.

Perda juga bisa dijadikan dasar bagi desa untuk pembentukan Desa Tanggap Bencana (Destana), yang berkaitan dengan pengaturan keuangan desa untuk penanganan kebencanaan. Tidak hanya menunggu bencana itu ada, tapi bisa dianggarkan untuk kegiatan mitigasi atau penghijauan.

Menurut Sigit, dalam kebencanaan kekhususannya adalah kedaruratan. Kedaruratan itu penanganannya berbeda dengan yang lain, sehingga sangat penting memiliki payung hukum yang jelas.

Dengan adanya Perda Kebencanaan, Sigit menegaskan, saat ada bencana yang tidak terduga dan tidak teranggarkan, maka masih dapat ditangani karena secara vertikal terhubung dengan BPBD Propinsi dan BNPB pusat.

Sementara itu, Sekretaris Pansus 1 DPRD Jember David Handoko Seto, menyatakan Perda Kebencanaan menjadi sangat penting karena bencana selalu terhubung 24 jam dengan setiap orang. Serta bencana selalu datang tanpa pernah membuat janji.

Ia menarget, Raperda segera selesai paling tidak akhir tahun ini. Menurutnya, kepentingan bencana tidak harus ketika saat bencana itu terjadi. Namun diupayakan pencegahan dini sebelum bencana itu terjadi.(thn)