Dalam talk show bersama K-Radio Jember, Kamis (30/1/25) siang, Kapolres Jember menyampaikan pentingnya diferensiasi fungsional dalam rancangan revisi KUHAP. Hal ini diperlukan agar tidak terjadi benturan wewenang dalam pelaksanaan penegakan hukum.

Kapolres menjelaskan, KUHAP sebagai syarat hukum formil untuk mencari kebenaran materiil dalam sebuah penegakan hukum sangat mempengaruhi kinerja kepolisian terutama penyidik.

KUHAP harus berorientasi pada perlindungan Hak Asasi Manusia dengan prinsip sederhana efektif dan efisien. Sehingga kedepannya harus relevan dengan situasi saat ini.

Ia menjelaskan, bahwa paradigma hukum pidana modern saat ini sudah beralih dari keadilan retributif menjadi keadilan korektif, rehabilitatif, dan restoratif. 

Sehingga perlu adanya diferensiasi fungsional terhadap penegakan hukum. Sebagaimana diatur di dalam KUHAP yang baru.

Meski pihaknya telah menerima berbagai draf revisinya, namun kepolisian akan menunggu hasil revisi resmi yang di bahas di DPR RI tentunya melalui proses naskah akademik.

Ia melihat, bila ada tumpang tindih di dalam aturan, maka potensi benturan wewenang kepolisian dan kejaksaan mungkin akan terjadi. Kerennya Kapolres menekankan pentingnya diferensiasi fungsional didalam aturan.

Seperti Polisi sebagai penyidik, Jaksa sebagai penuntut, dan Hakim sebagai pengadil di persidangan. Sehingga akan ada keselarasan dan keharmonisan dalam upaya penegakan hukum.

Melihat situasi saat ini, lanjut Kapolres, yang sudah berjalan saat ini cukup efektif, tetapi ada beberapa hal yang sudah tidak relevan. Sebagaimana KUHAP ini digunakan sejak tahun 1981. Sehingga harus ada penyesuaian. Termasuk penggunaan teknologi di dalam pra penuntutan.(thn)