DPRD Jember melakukan evaluasi terhadap kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Jember. Ini terkait permasalahan bibit ikan dan keberadaan tambak ilegal yang belum terselesaikan hingga saat ini.

Ketua Komisi B DPRD Jember, Siswono, Selasa (4/3/23)  mengatakan, sampai hari ini tidak ada progres  dari Dinas perikanan di tengah trend ikan koi di masyarakat. Menurutnya, seharusnya Dinas Perikanan bisa menjadikan ini sektor andalan untuk menambah mata pencaharian  masyarakat.  Mangingat saat ini minat ikan koi di masyarakat sedang tinggi-tingginya.

Yang membuat pihaknya cukup prihatin, ditengah tingginya kebutuhan masyarakat, persediaan benih ikan koi di kolam ikan milik Dinas Perikanan di wilayah Sukorambi justru banyak yang kosong. 

Tidak hanya itu, pihaknya juga mengevaluasi kinerja Dinas Perikanan terkait keberadaan tambak ilegal di wilayah Pantai Selatan yang masih belum selesai hingga sekarang.

Menanggapi hal tersebut, Indra Tri Purnomo, Kepala Dinas Perikanan mengatakan, sejauh ini pihaknya hanya menaati kebijakan yang ada. Pihaknya sudah berusaha melakukan yang terbaik untuk mengendalikan keberadaan tambak-tambak ilegal tersebut. Seperi melakukan sosialisasi dan memasang papan larangan untuk mengedukasi masyarakat. 

Menurutnya,  pihaknya diposisi tidak anti tambak dan tidak anti menolak tambah. Ia mersa bersyukur jika ada masyarakat yang menolak tambak sebagai control balance. Sehingga yang bisa pihaknya lakukan,  akan terus mengkaji permasalahan tersebut dan mencoba untuk mencari jalan tengahnya.(raf)