Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperkuat tata kelola Bumdes dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) guna mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan.

Salah satunya melalui workshop pemberdayaan penyelenggara Bumdes dan KDMP bersinergi dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unej.

Fungsionalis Analis Keuangan Kemenkeu Yadi Hadian, Rabu (18/9/25) mengatakan, permasalahan mendasar yang dihadapi Bumdes saat ini adalah rata-rata mereka lemah dalam penyusunan laporan keuangan. 

Kebanyakan masih sebatas catatan di atas kertas dan belum terdokumentasi dengan baik. Karenanya perlu pendampingan agar mereka bisa membuat laporan akuntansi keuangan.

Setelah laporan keuangan sudah baik, lanjut Yadi, kemudian dibantu bagaimana mereka mengembangkan lini usahanya bisa berjalan baik. Dilakukan pendampingan dalam menggali potensi di wilayahnya masing-masing. 

Karena menurut ketentuan di tahun 2025 ini, minimal 20 persen dari Dana Desa (DD) wajib dialokasikan untuk program ketahanan pangan dengan peran utama Bumdes sebagai pengelola dan pelaksana.

Kemudian untuk KDMP, saat ini pemerintah sedang berproses agar pinjaman dapat dicairkan. Dalam waktu dekat KDMP bisa mengajukan pinjaman ke Himbara.

Pinjaman tersebut bisa digunakan untuk operasional atau belanja modal. Secara total pinjaman bisa mencapai Rp3 miliar sedangkan untuk operasional dibatasi maksimal Rp500 juta.

Tahun ini Kemenkeu menyiapkan dana Rp16 triliun untuk KDMP dan Rp83 triliun untuk tahun depan. 

Kemenkeu juga tengah menyiapkan sistem atau aplikasi untuk mempermudah pencairan pinjaman bagi sekitar 80.000 KDMP seluruh Indonesia.

Sementara, Wakil Dekan I FEB, Novi Puspitasari menargetkan seluruh penyelenggara baik Bumdes maupun KDMP memiliki skill untuk mengoperasikan secara profesional.

Serta mampu bertahan dan berkembang secara berkelanjutan sehingga betul-betul dampaknya bisa dirasakan masyarakat sekitar.

Dalam workshop kali ini diikuti 150 penyelenggara Bumdes dan KDMP dari 4 kabupaten yakni Jember, Bondowoso, Lumajang, dan Banyuwangi.(thn)