Kepatuhan masyarakat untuk melaksanakan protokol kesehatan (prokes) justru mulai mengendur di tengah ancaman lonjakan kasus Covid-19. Sosiolog Universitas Jember, Nurul Hidayat melihat fenomena tersebut sebagai bentuk kegagalan komunikasi yang dilakukan Pemerintah kepada rakyatnya.

Pria yang sering disapa Nuhi ini menjelaskan, situasi pandemi penuh ketidakpastian, hampir semua pihak menyikapinya dengan spekulatif. Bahkan, ahli kesehatan hingga kini juga masih mengkaji terkait penyakit ini, seperti apa penyebarannya serta seberapa jauh efeknya. Menurutnya, selama ini masyarakat mengukur pandemi dengan basis pengalaman (experience). Misalnya, tanpa atau memakai masker, mereka tetap bisa hidup. Justru beberapa di antaranya yang taat memakai masker, bisa terjangkit bahkan meninggal.

Nuhi melanjutkan, hal itu terjadi karena cara berkomunikasi pemerintah yang tidak efisien dan akurat. Selama ini, pemerintah sebatas melakukan sosialisasi tentang Covid-19 melalui infografis. Tetapi tidak terlalu banyak memberikan konten edukatif. Seperti masalah vaksinasi, pemerintah hanya mematok target, namun belum berhasil menyampaikan kepada publik alasan target itu ditentukan. Ia menilai, cara komunikasi pemerintah seperti itu menjadi hal yang perlu diperbaiki.

Jika tidak, Nuhi memprediksi skenario terburuk adalah masyarakat tidak lagi percaya dengan pemerintah, yang berujung pada hilangnya dukungan publik terhadap pemerintah. Padahal, dukungan publik merupakan hal dasar dalam negara demokrasi. Jika dasar itu tidak lagi ada, artinya masyarakat tidak lagi menganggap pemerintah itu ada. Sehingga mereka akan melakukan tindakan pembangkangan.(rex)