Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Jember mulai mengkritisi kebijakan Bupati Jember yang bahkan belum sebulan menjabat. Melalui Juru Bicaranya, Widarto, Jumat (19/3/2021) menyampaikan bahwa ada 5 poin penting yang disampaikan DPC PDIP Jember untuk Pemerintahan Jember yang baru.

Widarto menjelaskan, selama hampir sebulan menjabat, Bupati Jember mengambil kebijakan yang dirasa tidak tepat untuk masyarakat. Terlebih lagi, ada kebijakan yang rancu sehingga perlu segera dilakukan pembenahan. Lebih rinci, poin pertama terkait persoalan kebijakan pendemisioneran semua kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta jabatan lainnya dan mengangkat Plt. Hal ini mungkin dimaksudkan untuk mempercepat Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)Jember 2021. Namun, di sisi lain akan menjadi persoalan tersendiri karena bertentangan dengan UU No. 30 tahun 2014 tetang administrasi pemerintahan, yang mana Plt tidak boleh mengambil kebijakan strategis, termasuk alokasi anggaran.

Selanjutnya pada poin kedua, pihaknya meminta agar Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA – PPAS) dan RAPBD 2021 segera dibahas dan tetap berdasar pada tahapan sesuai aturan. Poin ketiga, mendorong upaya percepatan pembangunan melalui prioritas anggaran di RAPBD 2021 pada berbagai sektor, yakni infrastruktur, kesehatan, pendidikan, pertanian, dan penanganan Covid-19 serta pemulihan ekonomi.

Kemudian, pada poin keempat, DPC PDIP Jember menolak adanya wacana pemindahan kantor Pemkab dan DPRD Jember. Karena akan berdampak pada kontraksi pertumbuhan ekonomi di Jember. Serta poin terakhir, segera memberikan pencairan gaji bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan honorer.(nga)