PERTAMA DALAM SEJARAH PILKADA LANGSUNG JEMBER, PDIP JADI PARTAI OPOSISI

PERTAMA DALAM SEJARAH PILKADA LANGSUNG JEMBER, PDIP JADI PARTAI OPOSISI

PERTAMA DALAM SEJARAH PILKADA LANGSUNG JEMBER, PDIP JADI PARTAI OPOSISI

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk pertama kalinya menjadi partai oposisi dalam pemerintahan Jember periode 2021 – 2024. Pasalnya, sejak Pilkada langsung Jember pertama kali digelar pada 2005, PDIP selalu menjadi partai pengusung Kepala Daerah di Jember. Termasuk di era kepemimpinan Faida – Abdul Muqiet Arief.

Kepala Bidang Pemenangan Pemilu Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Jember, Widarto, Rabu (10/2/2021) menjelaskan, pihaknya akan berada di luar pemerintahan Hendy Siswanto - Muhammad Balya Firjaun Barlaman (Gus Firjaun), dengan tetap mengawal secara kritis dan konstruktif. DPC PDIP Jember siap mendukung kebijakan kebijakan Pemkab yang berpihak pada rakyat. Sebaliknya, pihaknya juga siap membangun daya kritis masyarakat dari luar pemerintahan, ketika ada kebijakan yang bertentangan dengan kepentingan rakyat.

Widarto melanjutkan, pola kontrol terhadap Pemkab Jember yang baru juga akan dijalankan oleh Fraksi PDIP di DPRD Jember, melalui mekanisme check and balance. Meski selama 4 tahun ke depan DPC PDIP Jember memposisikan diri sebagai partai oposisi, pihaknya bekomitmen untuk tetap turun tangan menyelesaikan berbagai persoalan rakyat. PDIP akan tetap hadir sebagai bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah.

Secara nasional menurut Widarto, PDIP sebenarnya telah memiliki pengalaman sebagai Partai di luar pemerintahan. Ini terjadi saat kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) dan Wakil Presiden Jusuf Kala. Sehingga pola-pola kontrol yang dilakukan kepada Pemerintah Jember nantinya tidak jauh berbeda saat PDIP berada di luar pemerintahan SBY – Kalla.

Hal senada disampaikan Ketua Fraksi PDIP DPRD Jember, Edy Cahyo Purnomo. Bupati terpilih nantinya pasti melakukan pembahasan bersama DPRD Jember soal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2021. Ia menegaskan, sikap Fraksi PDIP tidak akan menghambat proses tersebut, walaupun sebagai partai oposisi.

Namun Edy menekankan, jika ada program dari Hendy – Gus Firjaun yang tidak memihak pada rakyat dalam pembahasannya nanti, maka pihaknya akan mengkritisinya. Saat ini pihaknya belum bisa berandai-andai tentang program yang bakal dijalankan, karena harus menunggu draft yang diusulkan oleh Hendy – Gus Firjaun. Yang pasti, Fraksi PDIP akan terus kritis dalam setiap program-program pemerintahan Jember yang baru.(don/nga)

Copyright © 2024 K Radio Jember 102,9 FM Developed by Sevenlight.ID.

Adonis Music R&B