Marak fenomena keracunan dalam program makan bergizi gratis (MBG) di sejumlah daerah termasuk Jember, menjadi sorotan DPRD. Legislatif menilai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) belum siap.

Hal tersebut dikatakan Wakil Ketua DPRD Jember, Widarto, Selasa (7/10/25). Ia meyakini sejauh ini SPPG atau dapur sehat yang telah beroperasi belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi serta sertifikat keamanan pangan.

Hal ini menjadi kritik keras kepada penyelenggara MBG ketika sertifikasi belum dimiliki namun sudah menjalankan program tersebut. 

Lalu untuk menu makanan, menurut Widarto bervariasi itu bagus agar anak tidak cepat bosan. Tetapi juga tidak perlu diberikan menu kebarat-baratan seperti spaghetti dan sejenisnya. 

Meski terlihat menarik belum tentu sesuai dengan kondisi anak-anak di masing-masing daerah. Bisa jadi karena tidak terbiasa maka justru akan berdampak tidak optimal.

Selain itu, dari sisi regulasi yang menjadi payung hukum program ini masih terbatas hanya satu Perpres menaungi Badan Gizi Nasional. Lalu regulasi yang menaungi tata kelola BGN belum turun.

Widarto mengakui, kedepan bila program ini sudah berjalan secara baik maka dampaknya akan luar biasa. Selain membantu memenuhi gizi anak-anak, perputaran uang program ini mencapai Rp1 triliun per harinya.(thn)