Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo memaparkan agenda kerja Kementerian Pertanian (Kementan) tahun anggaran 2021 dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI, Senin (8/2/2021). Salah satunya terkait alokasi anggaran pupuk bersubsidi serta berbagai permasalahan yang dihadapi. 

Anggota Komisi IV DPR RI menyoroti anggaran untuk pupuk bersubsidi yang masih kurang dibandingkan dengan kebutuhan yang ada. Ketua Kelompok Komisi (Kapoksi) Nasdem Komisi IV DPR RI, Charles Meikyansah memaparkan hasil kunjungan kerja Komisi IV ke PT Pupuk Petrokimia Gresik beberapa waktu lalu. Pihaknya mendapati adanya kekurangan anggaran yang cukup besar untuk memenuhi kebutuhan pupuk bersubsidi.

Menurut Charles, berdasarkan Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK), kebutuhan pupuk bersubsidi mencapai 23,3 juta ton atau senilai dengan 67,12 triliun rupiah. Namun, pemerintah hanya bisa memberikan subsidi sebesar 25,276 triliun rupiah, sehingga ada kekurangan sekitar 41,905 triliun rupiah. Apabila kekurangan itu tidak terpenuhi, maka persoalan kelangkaan pupuk bersubsidi di kalangan petani akan terulang kembali.

Selain kurangnya anggaran, Charles melanjutkan, persoalan pupuk bersubsidi juga dihadapkan dengan lemahnya implementasi dan pengawasan. Seperti tidak tepatnya sasaran pupuk bersubsidi kepada petani kecil atau petani gurem, masalah distribusi, dan lain-lain. Namun, di hulu permasalahan pupuk bersubsidi adalah pada anggarannya. 

Padahal Charles menyampaikan, pupuk bersubsidi sangat efektif terhadap peningkatan produksi pangan nasional dan kesejahteraan petani, sehingga harus ada tambahan anggaran. Iapun berharap agar pemerintah memihak kepada petani kecil di daerah-daerah.(frs)