Sejumlah perwakilan perangkat desa yang tergabung dalam DPD Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Jember menyampaikan keluh kesahnya kepada DPRD Jember. Hal itu terkait masih belum terbayarkannya gaji para perangkat desa di Jember sejak Januari 2021. DPD PPDI Jember ditemui langsung oleh Komisi A DPRD Jember yang membidangi soal pemerintahan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Senin (3/5/2021).

Sekretaris DPD PPDI Jember, Santos MV menyampaikan, keterlambatan penggajian seperti ini bukanlah kali pertama. Sebelumnya, gaji selama tiga bulan pertama tahun 2020 diberikan secara rapel pada Maret. Namun di tahun ini, mereka harus bersabar menanti gaji hingga lebih dari 4 bulan. Situasi menjadi semakin pelik, karena sebentar lagi akan tiba hari raya Idul Fitri yang membutuhkan sejumlah pengeluaran ekstra.

Santos yang juga Sekretaris Desa (Sekdes) di Desa Lengkong, Kecamatan Umbulsari melanjutkan, puasa gaji selama lebih dari empat bulan itu, merata dialami oleh lebih dari 3.000 perangkat desa yang ada di 226 Desa di Jember. Mereka terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Seksi dan Kepala Urusan Pemerintahan hingga Kepala Dusun. Untuk menutup kebutuhan sementara, para perangkat desa sampai terpaksa berhutang ke bank.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi A DPRD Jember, Tabroni menyatakan akan segera memperjuangkan hak para perangkat desa dengan berkomunikasi langsung ke Pemerintah Provinsi  Jawa Timur (Pemprov Jatim). Pihaknya ingin mempertanyakan kepada Biro Hukum Pemprov Jatim terkait penyebab keterlambatan gaji perangkat desa yang bersumber dari Anggaran Dana Desa (ADD) yang ada di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jember. Sebab, Peraturan Bupati (Perbup) terkait hal tersebut sebenarnya sudah diajukan lebih dari sebulan lalu.

Untuk memperkuat perjuangan ini, Tabroni juga akan berkoordinasi dengan DPRD Jatim yang merupakan mitra langsung dari Pemprov Jatim. Sebab, beberapa waktu lalu, Gubernur Khofifah sempat berjanji akan memprioritaskan perhatian dan penanganan untuk Jember. Sebab, permasalahan di Jember yang tidak memiliki APBD sejak awal 2021, dianggap paling urgent di banding daerah-daerah lain di Jatim.(afp)