Pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp270 miliar untuk APBD Jember tahun 2026 menjadi tantangan baru bagi pemerintah daerah. Pemkab dituntut lebih kreatif untuk meminimalisir dampak pemangkasan tersebut.

Disampaikan Ketua DPRD Jember, Ahmad Halim, Kamis (9/10/25) pemangkasan serupa tidak hanya terjadi di Jember, tetapi di semua kabupaten atau daerah di Indonesia.

Maka untuk APBD tahun 2026 diproyeksikan terjadi penurunan. Bila tahun lalu besaran APBD mencapai sekitar Rp4,9 triliun, maka tahun berikutnya sekitar Rp4,7 triliun.

Untuk meminimalisir imbas  dari pemangkasan ini, diharapkan adanya kreativitas dari semua unsur pemerintah Kabupaten Jember agar dapat mengantisipasi berkurangnya dana tersebut. Yang jelas akan memperkecil ruang fiskal daerah.

Karena dipastikan akan ada pengurangan belanja di masing-masing OPD hampir sekitar 30 persen. Meliputi belanja wajib, belanja pegawai, belanja operasi, dan belanja modal. Namun sebagian besar pengurangan untuk belanja operasi.

Menurut Halim, kondisi ini mengharuskan Pemkab memprioritaskan belanja-belanja yang menyentuh langsung untuk kepentingan masyarakat terutama pembangunan.

Menanggapi hal ini, Bupati Fawait akan berupaya agar bantuan-bantuan dalam bentuk lain yang turun ke Jember semakin besar. Seperti anggaran untuk perbaikan gedung sekolah, pasar, jalan, dan rumah sakit.

Sehingga dampak dari pemangkasan anggaran tersebut tidak terlalu besar bagi pembangunan di Kabupaten Jember.(thn)