Angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Jember dilaporkan meningkat. Banyak di antaranya yang terjadi dalam rumah tangga atau KDRT. Meski begitu, banyak kasus KDRT yang berakhir damai, ditengarai karena adanya beberapa faktor, salah satunya ekonomi.

Berdasarkan data Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), kasus kekerasan terhadap perempuan sejak Januari sampai November 2022 tercatat 115 kasus. Jumlah itu meningkat dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya berjumlah 78 kasus.

Menurut pendamping UPTD PPA Kabupaten Jember, Sindi Dwi Yunike, opsi mediasi memang ditawarkan kepada pelapor atau korban dalam kasus KDRT. Terkadang beberapa pelapor atau korban lebih menghendaki mediasi dan damai ketimbang memperkarakan pelaku ke jalur hukum.

Sindi melanjutkan, keputusan itu biasanya dipengaruhi beberapa faktor sepeerti adanya kesepakatan dari 2 pihak keluarga. Banyak di antara mereka yang merasa malu bahkan lelah jika membayangkan kasus itu dibawa ke jalur hukum, sehingga bersepakat damai.

Faktor lain menurut Sindi, dilatarbelakangi ketidakmandirian secara ekonomi. Kebanyakan korban KDRT adalah pihak perempuan dan mereka masih bergantung pada pihak suami secara finansial. Itulah yang menyebabkan mereka terkadang bimbang untuk melanjutkan perkara tersebut ke jalur hukum dan memutuskan bercerai. Mereka takut jika berpisah dengan suami, akan kehilangan support finansial. Pihaknya sebagai pendamping tidak bisa memaksa pelapor atau korban untuk melanjutkan ke ranah hukum. Tapi mengarahkan agar ada perjanjian di antara kedua belah pihak supaya kasus serupa tidak diulangi pelaku.(rex)