Kabupaten Jember menjadi penyumbang Pekerja Migran Indonesia (PMI) terbesar kedua di Jawa Timur. Hal itu berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja Jember sepanjang tahun 2022.

Disnaker menyebut hanya 1.747 PMI yang tercatat secara legal. Jumlah PMI yang tidak tercatat diprediksi lebih besar. Dari data terbaru di tahun 2023 saja, sudah ada 46 orang PMI bermasalah. Diantaranya 16 orang meninggal dan 6 orang mengalami sakit. Para PMI menjadi pihak yang sangat rentan terjebak dalam human trafficking.

Direktur Eksekutif Migrant AID Indonesia, Mohammad Kholili, mengungkapkan kurangnya edukasi dan pengawasan menjadi salah satu faktor banyaknya PMI illegal dan bermasalah. Tanggung jawab untuk melakukan edukasi, sosialisasi dan pengawasan yang intensif harus dilakukan secara bersama-sama. Ia menjelaskan, tidak hanya Disnaker saja, tetapi juga pemerintah desa dan Diskominfo yang dinilai memiliki peran penting untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat.

Pihaknya mengimbau agar masyarakat tidak mudah terhasut dengan iming-iming gaji besar, syarat yang mudah, dan lain sebagainya yang membuat perlindungan ketika mereka berada di luar negeri tidak jelas.

Ia menyadari jaringan pelaku penyalur PMI illegal tidak hanya perseorangan. Terkadang mereka juga berbentuk instansi. Maka dari itu, selain pencegahan lewat edukasi dan sosialisasi, menurutnya perlu dilakukan penindakan secara tegas pada pelaku penyalur PMI illegal. Dalam hal ini butuh peran penting Aparat Penegak Hukum.(rex)