Pemkab Jember telah menganggarkan program beasiswa santri pada anggaran tahun 2023. Dengan kuota 2.000 santri dan masing-masing santri mendapat beasiswa sebesar Rp.5 juta. Namun dilapangan, masih banyak Pondok Pesantren (Ponpes) yang ternyata belum terdaftar pada EMIS (Education Information Management System) yang ada di bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD Pontren) Kementerian Agama.

Hafidi, Ketua Komisi B DPRD Jember mengatakan, dari total 710 Ponpes di Jember baru 556 Ponpes yang sudah mengantongi izin terdaftar. Sedangkan yang resmi mengisi data EMIS sesuai Peraturan Kemenag.RI baru 60 Pesantren.

Menurut Hafidi, saat Bupati sudah membuat program beasiswa santri, namun kenyataannya Ponpes yang memenuhi syarat sangat sedikit, ia khawatir akan terjadi ketimpangan.

Sehingga ia menginginkan khususnya kepada PD Pontren dan Dinas Pendidikan untuk segera mengumpulkan pengasuh Ponpes dan santri untuk segera didata kedalam EMIS.

Sementara itu, Kasi PD Pontren Kemenag Jember. Edy Sucipto mengatakan, kendala yang terjadi tersebut dikarenakan kurangnya daya tawar. Berbeda jika Ponpes memiliki dana BOS mungkin akan lebih menarik dan dikerjakan oleh Ponpes. Dan Kemenag bisa menyiapkan aplikasi yang dibutuhkan dengan sosialisasi yang matang.

Ia mengatakan jika EMIS tersebut dianggap penting, harusnya ada keseriusan dari pemerintah Kabupaten Jember untuk membuat Perda tentang Ponpes.

Saat ini pihaknya hanya menunggu dan menyampaikan kepada Pemkab Jember mengenai permasalahan EMIS dan berharap ada anggaran untuk melakukan sosialisasi EMIS kepada seluruh Ponpes yang ada di Jember. (raf)