Hingga memasuki pekan ketiga bulan Februari 2025, ribuan pegawai honorer di Jember masih belum menerima gaji bulan Januari. Biasanya, gaji bulan tersebut akan diterima pada awal bulan berikutnya atau di pekan pertama bulan Februari. 

Kondisi ini menimbulkan keresahan bagi para pegawai honorer yang masih tetap bekerja kendati belum menerima honor. Terutama bagi honorer yang bekerja di pos-pos vital. Seperti Agung Kusuma, honorer Dinas Perhubungan (Dishub) Jember yang bekerja sebagai penjaga pos perlintasan kereta api di Desa Jubung, Kecamatan Sukorambi.

Agung yang kini berusia 36 tahun, sudah 18 tahun bekerja sebagai honorer Pemkab Jember. Sebagai penjaga pos perlintasan kereta api, ia dituntut untuk fokus saat sedang bekerja. Sebab, jika ia lalai sedikit atau terlambat menutup palang pintu saat ada kereta api melintas, maka bisa berisiko terjadinya kecelakaan antara pengemudi kendaraan bermotor yang melintas dengan kereta api. 

Kelalaian dalam bekerja bagi petugas pos perlintasan kereta api, tidak saja berisiko kehilangan pekerjaan, tetapi juga berpotensi mendapat hukuman pidana jika menimbulkan kecelakaan apalagi korban jiwa. 

Dengan risiko besar itu, beban kerja Agung juga tak mudah. Ia harus berjaga 8 jam sehari, dengan 6 hari kerja dan 1 hari libur. Setiap berangkat atau pulang bekerja di Pos Perlintasan Kereta Api 135 yang ada di Jalan Merak, Desa Jubung, Agung harus menempuh jarak sejauh 20 kilometer dari rumahnya yang ada di Wuluhan.

Pos perlintasan 135 di Desa Jubung ini menjadi tempat kerja Agung yang ketiga selama 18 tahun masa pengabdiannya. Sebelumnya ia beberapa kali mutasi kerja. 
Di pos perlintasan tersebut, total ada 6 tenaga honorer yang sama-sama belum mendapatkan gaji. 

Dengan kondisi tanpa gaji seperti sekarang, Agung terpaksa harus mengandalkan nafkah dari membantu istrinya yang berjualan di pasar. 

Agung berharap pemerintah bisa segera mencarikan solusi untuk tenaga honorer seperti dirinya. Ia sendiri mengaku tidak tahu persis penyebab belum ada honor untuk tenaga honorer saat ini. Ia menduga hal ini imbas dari efisiensi yang dijalankan pemerintah. (adp)