Ratusan kepala desa se-Kabupaten Jember yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) turut melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI pada Selasa (17/1/23) lalu.

Kamiludin, Kepala Desa Sidomulyo, kepada K Radio Kamis (1/2/24) mengatakan, sesuai kesepakatan APDESI dan organisasi desa yang lain, aksi tersebut menuntut penambahan masa jabatan, penambahan anggaran dana desa dan mengakui perangkat desa menjadi pegawai PPPK.

Ia menjelaskan, penambahan masa jabatan ini dilatarbelakangi kerap munculnya konflik horizontal yang terjadi pada masa Pilkades (Pemilihan Kepala Desa). Sehingga dengan penambahan masa jabatan menjadi 9 tahun diharapkan dapat menghindari konflik di tingkat paling bawah.

Menurutnya, penambahan masa jabatan menjadi 9 tahun ini bentuk rekonsiliasi antara rival-rival politik setelah pilkades. Karena masa rekonsiliasi memakan waktu yang cukup panjang sekitar 3 tahun dan baru 3 tahun setelahnya dapat merealisasikan pembangunan yang masif. Sehingga pihak APDESI menilai masa jabatan yang hanya 6 tahun itu kurang.

Rencananya, sebelum pelaksanaan pemilu 2024 APDESI akan mendatangi DPR RI pada 6 Februari mendatang. Hal itu dikarenakan UU tersebut belum dibahas oleh pimpinan DPR RI sehingga ia berharap tuntutan dari APDESI dapat segera disetujui dan segera dilakukan revisi UU No.6 tahun 2014 tentang desa. (raf)