Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit penggunaan anggaran dana Covid-19 di Kabupaten Jember. Hasilnya, ada sekitar Rp 180 miliar yang belum di Surat Pertanggungjawaban (SPJ)kan. Informasi tersebut disampaikan BPK kepada Bupati dan DPRD Jember.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Jember, Ahmad Halim mengatakan bahwa penganggaran Covid-19 di Jember pada 2020 sekitar Rp 479 miliar. Setelah digunakan, terdapat selisih antara pengeluaran anggaran dan laporan pertanggungjawabannya sekitar Rp 180 miliar. Berdasarkan informasi yang pihaknya dapatkan, selisih anggaran tersebut belum bisa ditelusuri.

Oleh karena itu, Halim menambahkan, DPRD Jember akan mendorong BPK untuk melakukan audit investigasi dari penggunaan anggaran Covid-19 tersebut.(nga)